Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun melaporkan dua anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK.

Ubedilah Badrun, Tolak Doktor HC Ma’ruf & Seret Gibran-Kaesang ke KPK

Jakarta, LGMI News

Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun melaporkan dua anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi.

Gibran dan Kaesang dituding Ubedilah memiliki relasi bisnis dengan anak petinggi PT SM, induk dari PT PMH yang terlibat kasus pembakaran hutan di tahun 2015 silam. Gibran menyatakan siap mengikuti proses hukum imbas laporan itu. Sementara Kaesang hingga berita ini diturunkan, belum bisa dimintai keterangannya.

Pria yang akrab disapa Ubed itu selama ini dikenal sebagai akademisi. Ia tercatat sebagai dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi UNJ dengan status dosen tetap dengan jabatan asisten ahli.

Pria asal Indramayu, Jawa Barat itu menyelesaikan jenjang sarjananya di FPIPS IKIP Jakarta, atau kini UNJ pada tahun 1998, kemudian meraih gelar master di Program Pascasarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2003.

Selain akademisi, Ubed juga dikenal sebagai eks aktivis 1998. Pada tahun 1995 ia sempat membidani lahirnya FKSMJ atau Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta. Aliansi ini disebut menjadi salah satu motor penting gerakan mahasiswa 1998.

Belakangan ini, nama Ubed sempat mencuat ketika menjadi anggota panelis tim uji kelayakan dan uji kepatutan (fit and proper test) Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2019 lalu. Kala itu, kursi DKI 2 sempat kosong sejak ditinggal Sandiaga Uno yang memutuskan maju sebagai calon wakil presiden.

Ubed juga tergabung dalam Aliansi Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Aliansi ini sempat menolak pengajuan kembali gelar kehormatan doktor honoris causa untuk Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir oleh UNJ pada Oktober 2021 lalu.

Ubed yang mewakili Presidium Dosen UNJ menilai gagasan orang nomor dua di Indonesia soal negara kesepakatan tak orisinal. Gagasan Ma’ruf soal negara kesepakatan atau kontrak sosial, kata dia, sudah beredar sejak Abad ke-17.

Tak hanya itu, Ubed menilai pemberian gelar doktor honoris causa pada tokoh yang sedang berkuasa dan memegang jabatan publik berpotensi mengancam otonomi perguruan tinggi dan kebebasan akademik.

Ia hingga saat ini tidak pernah terjun ke dunia politik, atau terlibat dengan partai politik manapun.

(rzr/DAL)

LGMI News


Mensesneg Pratikno menuturkan pemerintah belum berencana mengisi jabatan wakil menteri yang kosong.

Kabinet Jokowi Disebut Belum Berencana Isi Jabatan Wamen yang Kosong

Jakarta, LGMI News

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan kabinet presiden Joko Widodo belum berencana menambah orang untuk menduduki jabatan wakil menteri (wamen) yang masih kosong.

Pratikno menganggap pengisian posisi wamen tetap didasarkan pada kebutuhan masing-masing kementerian.

“Setahu saya belum ada rencana penambahan wamen sama sekali. Sekali lagi kan kita lihat situasinya. Misalnya, sekarang ini load-nya berat di (Kementerian) Kesehatan, dan di situ sudah ada wamennya. Jadi sementara ini nggak ada, belum ada rencana,” kata Pratikno melalui sebuah pernyataan yang dirilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (7/1).

Sebagai contoh, Pratikno mengatakan ia juga tak memiliki rencana menambah posis wakil menteri dalam kementeriannya. Menurutnya, Kementerian Sekretariat Negara secara lembaga sudah kuat.

“Enggak, kita tidak ada rencana di Kementerian Sekretariat Negara ada wakil menteri. Kan kita timnya sudah kuat, ada Menteri Sekretaris Negara, ada Sekretaris Kabinet, dan ada Kantor Staf Presiden. Jadi nggak ada, di Kementerian Sekretariat Negara nggak ada rencana itu sama sekali,” ucap Pratikno.

Pratikno menuturkan posisi wamen dalam beberapa kementerian memang sudah ada secara kelembagaannya. Menurutnya, posisi wamen perlu untuk mengantisipasi perubahan situasi yang cepat, namun tidak berarti harus selalu diisi.

“Wakil menteri memang kelembagaannya ada. Sebagian besar kementerian di Perpres kementeriannya itu memang ada posisi wakil menteri,” papar Pratikno.

“Mungkin ada kementerian yang dalam situasi tertentu kemudian butuh wakil menteri, posisinya itu ada. Tapi kalau tidak diperlukan ya tidak perlu diadakan, tidak perlu diisi. Itulah kebijakan Bapak Presiden mengenai wakil menteri,” ucapnya menambahkan.

Kabinet pemerintahan Jokowi saat ini memiliki total 23 kursi wakil menteri. Sembilan jabatan wamen di antaranya masih kosong.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai banyak posisi wamen ini merupakan bentuk bagi-bagi jabatan yang dilakukan Jokowi.

Bagi-bagi jabatan ini, kata Ujang, berkaitan dengan partai politik atau mereka yang mendukung dan membantu Jokowi untuk bisa melanjutkan kepemimpinan di periode kedua.

Senada, Direktur Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago juga menilai bahwa posisi wamen ini hanya sekedar bagi-bagi jabatan bagi para partai politik pendukung.

Sebab, kata Pangi, tak ada kepentingan atau urgensi dari ada atau tidaknya posisi wamen dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Ia menilai keberadaan para wamen sejauh ini justru berbenturan dengan tugas pokok dan fungsi direktorat jenderal di bawah kepemimpinan menteri.

“Karena wakil menteri itu kan bisa digantikan oleh sekelas dirjen (Direktur Jenderal).Ada jabatan-jabatan strategis di kementerian., dan itu sebenanrya mereka jauh lebih berfungsi ketimbang wakil menteri,” kata Pangi.

(rds)

LGMI News


Pengamat mencium aroma politis usai Jokowi membuat Perpres posisi Wakil Menteri Dalam Negeri untuk Tito Karnavian.

Ada Wamendagri, Cara Jokowi ‘Kunci’ Plt Kepala Daerah Tito Jelang 2024

Jakarta, LGMI News

Pengamat politik dari Politica Research and Consulting (PRC), Rio Prayogo menduga keputusan Presiden Joko Widodo dengan menambah posisi wakil menteri untuk Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian lebih bernuansa politis.

Alih-alih karena kinerja, Rio menduga keputusan Jokowi menambah kursi Wamendagri berkaitan dengan penunjukan para penjabat untuk mengisi posisi kepala daerah yang sebagian akan masa habis masa jabatan pada tahun ini.

Melalui keputusan itu, kata Rio, Jokowi sedang ‘meyakinkan’ para pendukungnya terutama partai, bahwa Tito tak akan ‘main’ sendiri untuk menunjuk para penjabat kepala daerah. Terlebih, Tito juga sempat bersitegang dengan PDIP terkait polemik penentuan jadwal Pemilu 2024.

“Perpres Wamendagri bisa terkait erat dengan banyaknya kepala daerah yang akan di-plt. Tentu banyak pihak berkepentingan di sana, partai politik misalnya,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/1).

“Ya semacam meyakinkan parpol agar Tito tidak ‘main’ sendiri nanti,” tambahnya.

Rio ragu keputusan Jokowi menambah posisi Wamendagri disebabkan karena performa Tito. Sebagai menteri, kata dia, kinerja Tito tak bisa dibilang buruk, walaupun juga tak disebut baik. Toh, katanya, Jokowi bisa saja mencopot Tito jika dinilai dari kinerja.

Menurut Rio, Tito menunjukkan kinerja stabil dan tak mencolok. Oleh karena itu, katanya, penambahan posisi wakil menteri untuk Tito lebih bermuatan politis.

“Makanya saya lebih melihat situasi ini sebagai langkah politis Jokowi yang sedang berdiskusi dengan parpol pendukungnya agar plt [Pj] nanti tidak menjadi ajang manifestasi kepentingan salah satu orang saja, Tito misalnya,” kata dia.

Pemerintah Diminta Jelaskan

Sementara itu, pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno meminta pemerintah menjelaskan alasan menambah posisi wakil menteri untuk Tito. Langkah itu perlu diambil agar tidak muncul spekulasi negatif di tengah masyarakat terkait keputusan tersebut.

Senada dengan Rio, Adi menilai dari sisi kinerja Tito juga tak terlampau buruk. Apalagi bila melihat penambahan posisi wakil menteri yang sebelumnya juga dilakukan di Kementerian Sosial mendampingi Tri Rismaharini.

Melihat kinerja Risma, Adi menilai politikus PDIP itu bahkan terlalu menonjol. Oleh karena itu, dia bilang, wajar keputusan kembali menambah posisi wakil menteri di Kemendagri kini memunculkan spekulasi miring, termasuk soal wacana pergantian posisi kepala daerah yang akan dimulai tahun ini.

“Kan sebenarnya melihat Risma dan Tito sudah all out. Bisa dilihat oleh publik, sudah maksimal. Dan apresiasinya juga cukup bagus. Makanya kalau melihat kinerja menteri, sebenarnya posisi Wamen itu tidak terlampau kelihatan urgensinya,” kata Adi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/1).

“Makanya, kan sebenarnya sederhana saja pikirannya. Tolong dijelaskan soal posisi Wamen itu kayak gimana apa urgensi dan pentingnya,” tambahnya.

Selama dua tahun ke depan, hingga 2024, ratusan kepala daerah diketahui akan diganti dengan penjabat yang akan dipilih Mendagri melalui persetujuan Jokowi. Ketetapan itu menyusul pilkada yang akan digelar pada 2024 mendatang.

Penunjukan penjabat kepala daerah diatur dalam pasal 201 UU Pilkada. Penjabat kepala daerah akan diisi oleh ASN madya atau setara eselon I.

(thr/DAL)

LGMI News


Setelah mendapat amnesti dari Presiden Jokowi dan bebas sejak 13 Oktober 2021, status kepegawaian Saiful Mahdi sebagai dosen di Unsyiah belum diaktifkan kampus.

Usai Amnesti Jokowi, Dosen Unsyiah Korban ITE Belum Diaktifkan Kampus

Banda Aceh, LGMI News —

Dosen Universitas Syiah Kuala (USK) yang dapat amnesti dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pascatersangkut kasus UU ITE, Saiful Mahdi, hingga kini haknya sebagai pengajar di kampus belum dipulihkan.

Saiful Mahdi kesulitan melakukan bimbingan mahasiswanya yang sedang menempuh tugas akhir.

“Saya statusnya di sistem kepegawaian di USK masih terlihat tidak aktif. Ini sebenarnya sangat menyulitkan bagi kami terutama mahasiswa dan mahasiswa bimbingan kami. Jadi mereka kesulitan karena saya masih belum di aktifkan,” kata Saiful Mahdi kepada wartawan, Jumat (19/11).

Padahal pihak Dekanat sudah beberapa kali menyurati rektor USK perihal pengaktifan Saiful Mahdi, namun sambungnya, hingga kini belum juga direspons. Pihaknya menyurati rektor sejak 14 Oktober lalu.

Meski saat ini tidak aktif, selaku pendidik, Saiful tetap melakukan bimbingan kepada mahasiswanya secara tidak resmi.

“Meskipun saya tidak aktif, tapi secara moral saya tetap membimbing mereka yang bimbingan tugas akhir. Tapi itu tidak secara resmi. Karena kalau secara resmi tidak boleh, karena saya dosen belum diaktifkan,” katanya.

Selain statusnya sebagai dosen belum diaktifkan, Saiful Mahdi juga sudah dua bulan tidak menerima gaji dan tunjangan yang seharusnya ia terima.

Ia tidak mengetahui secara persis kenapa hal itu ditahan oleh pihak kampus. Bagi Saiful, hal itu tidak dipersoalkan olehnya, yang terpenting baginya, ia bisa bisa kembali ke kampus dan mengajar.

“Gaji dan tunjangan saya sudah dua bulan tidak di bayar. Saya pikir itu bukan masalah utama. Masalah utama adalah keinginan saya kembali aktif untuk mengajar mahasiswa,” katanya.

Sebelumnya, Saiful Mahdi resmi keluar dari Lapas Kelas II A Banda Aceh setelah mendapat amnesti dari Presiden dan DPR RI. Ia resmi keluar dari lapas pada Rabu (13/10).

(dra/kid)

LGMI News


Persatuan Gereja Indonesia (PGI) hingga stafus Jokowi membela MUI dan menolak gerakan untuk membubarkan lembaga ulama tersebut.

PGI hingga Stafsus Jokowi Tolak Bubarkan MUI: Banyak Ulama Moderat

Jakarta, LGMI News —

Staf Khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Maruf, membela Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam kasus dugaan terorisme yang melibatkan Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Bekasi Farid Okbah.

Aminuddin tidak ingin MUI dikaitkan dengan kegiatan terorisme. Dia mengatakan penangkapan Farid Okbah tidak terkait aktivitas MUI.

“Jangan kesalahan personal dibebankan kepada organisasi yang di dalamnya terdapat ribuan ulama moderat dari pusat hingga kabupaten/kota,” kata Amiruddin dalam keterangan tertulis, Jumat (19/11).

Pemerintah, ucapnya, mempercayai komitmen MUI terhadap NKRI dan pemberantasan terorisme. Amiruddin menyebut MUI bukan sekadar benteng keagamaan, tapi benteng dalam menjaga NKRI.

Dia juga menegaskan desakan membubarkan MUI tidak tepat. Menurutnya, bangsa Indonesia masih sangat membutuhkan MUI dalam menjaga akidah, moral, dan akhlak umat.

“Karena MUI adalah pegangan umat dalam menghadapi berbagai masalah yang semakin kompleks. Kita masih sangat membutuhkan MUI,” ucap Aminuddin.

PGI Respons Provokasi Bubarkan MUI

Humas Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Philip Situmorang membantah pihaknya melakukan provokasi dengan mengedarkan flyer bernada hasutan untuk membubarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hal itu ia sampaikan merespons adanya kalimat hasutan pada flyer di media sosial yang bertuliskan “Mari terus Perkuat Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) dan Bubarkan MUI.” Flyer itu turut mencatut logo PGI di dalamnya.

“Dengan ini disampaikan bahwa informasi tersebut bukan dari PGI, dan PGI tidak pernah membuat pernyataan provokatif tersebut,” kata Philip dalam keterangan resmi, Jumat (19/11).

Philip mengecam keras perbuatan oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mengedarkan hasutan tersebut. Ia menilai seruan lewat flyer tersebut merupakan hasutan dan provokasi untuk memecah-belah persatuan umat.

“Hubungan PGI dan MUI selama ini baik-baik saja dan ada kerja sama yang baik,” kata dia.

Menyikapi hal ini, Philip meminta masyarakat dan khususnya warga gereja untuk tidak mempercayai informasi tersebut. Ia juga meminta untuk tak turut menyebarkannya.

PGI turut mendesak aparat keamanan mewaspadai dan menyikapi secara tegas upaya-upaya menghasut dan memprovokasi ketegangan antaragama, maupun antar kelompok-kelompok berbeda identitas.

“Terutama menjelang tahun-tahun politik yang akan kita jalani bersama,” kata dia.

Belakangan ini di media sosial ramai dengan tagar #bubarkanMUI usai anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain an-Najah ditangkap oleh Densus 88 pada Selasa (19/11) lalu. Zain sendiri sudah dinonaktifkan sebagai pengurus MUI.

Sebelumnya, Detasemen Khusus Antiteror (Densus 88) menangkap sejumlah terduga teroris. Salah satunya adalah Ketua Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) yang juga Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Bekasi Farid Okbah.

Selain itu, Densus 88 juga meringkus Anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An-Najah dalam penangkapan itu. Zain dan Farid diduga mendanai kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI).

(rzr)

LGMI News


KPU, Jokowi hingga Mendagri diklaim telah menyepakati jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 pada Februari 2024.

Jokowi Bertemu KPU, Jadwal Pemilu Diklaim Tak Jauh dari Usulan PDIP

Jakarta, LGMI News —

Pemerintah Joko Widodo dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diklaim telah menyepakati jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 yang disebut tak jauh dari usulan Fraksi PDIP di DPR.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda hal itu berdasarkan pertemuan antara KPU dengan Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Di mana Pak Presiden didampingi Pak Mendagri dan Pak Mensesneg, yang katanya insya Allah kabarnya sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan penyelenggara pemilu,” kata dia, yang juga politikus PDIP itu, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/11).

Dia mengklaim tanggal yang disepakati tersebut tak jauh melenceng dari jadwal yang diusulkan fraksi PDIP. Namun, Rifqi tak menyebut spesifik persis tanggal yang disepakati antara kedua belah pihak.

“Nampak-nampaknya tidak jauh berbeda dari usul fraksi PDI-Perjuangan,” ucapnya.

Lebih lanjut, politikus PDIP itu menerangkan sebetulnya penentuan jadwal Pemilu menjadi kewenangan KPU bila merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Akan tetapi, dalam konteks ketatanegaraan, katanya, usulan KPU tetap harus dibawa ke DPR untuk disepakati bersama dengan pemerintah. Dia pun menunggu KPU untuk segera menyerahkan hasil kesepakatan antara pemerintah pemerintah terkait jadwal Pemilu serentak 2024.

“Nah karena itu sekarang, kami beri waktu agar antara KPU dengan pemerintah itu tidak berbeda pandangannya,” katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II Fraksi PDI-Perjuangan Arief Wibowo menyatakan pihaknya keberatan dengan jadwal Pemilu 2024 usulan Pemerintah, yakni 15 Mei. Alasannya, masa kampanye akan mencakup Bulan Ramadhan 2024.

Pihaknya pun lebih sepakat dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal tanggal pemungutan suara Pemilu 2024, yakni 21 Februari.

Terpisah, Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengakui pihaknya sudah bertemu dengan Presiden Jokowi soal jadwal Pemilu.

“Betul kami KPU beraudiensi dengan bapak presiden dalam rangka menyampaikan perkembangan terkait hasil juga untuk Pilkada 2020,” ucapnya.

“Jadi, memang KPU menyampaikan, tapi sejauh yang saya tangkap, memang KPU diminta mengkaji, kemudian melakukan upaya-upaya bisa efektif, efisien di tengah-tengah waktu yang ada, namun tentu akan ada pembahasan-pembahasan lebih lanjut,” urainya, tanpa merinci jadwal pasti.

Penentuan jadwal Pemilu sebelumnya sempat menemui jalan buntu setelah KPU dan pemerintah memberi usulan tanggal yang berbeda. Lain dengan KPU, pemerintah lewat Mendagri mengusulkan agar Pemilu digelar pada 15 Mei 2024 atau selisih sekitar tiga bulan dari usulan KPU.

Fenomena itu menuai perhatian sebab dinilai janggal. Pasalnya, merujuk UU Pemilu, KPU merupakan pihak yang berwenang menentukan jadwal Pemilu, bukan pemerintah.

(thr/dmr/DAL)

LGMI News


Epidemiolog meminta agar pemerintah terus mengakselerasi capaian testing dan tracing meskipun kasus terus menurun.

Jokowi Pamer Pujian Dunia soal Covid RI, Ahli Ingatkan Jangan Euforia

Jakarta, LGMI News —

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengingatkan pemerintah tidak terlalu termakan euforia di tengah pelandaian kasus virus corona (covid-19) di Tanah Air. Ia menyebut, Indonesia masih berpotensi mengalami kenaikan kasus covid-19 khususnya menjelang libur natal dan tahun baru.

Hal itu juga Dicky sampaikan merespons Presiden Joko Widodo yang baru-baru ini mengklaim penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia telah diapresiasi oleh masyarakat dunia. Jokowi lantas meminta masyarakat Indonesia untuk bersyukur.

“Apresiasi itu tentunya tidak boleh menjadi pengabaian atau euforia. Karena bagaimanapun ini adalah perjuangan bersama-sama, terutama masyarakat yang berdarah-darah, banyak korban jiwa yang jatuh. Lagipula perjalanan pandemi covid-19 masih panjang,” kata Dicky kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/11).

Dicky juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari komunitas global, sehingga Indonesia tidak bisa ‘aman’ sendirian, sementara negara lain masih mengalami lonjakan kasus covid-19.

Selain itu, ia meminta agar pemerintah tidak menurunkan kapasitas pemeriksaan covid-19 di Indonesia meski kasus sudah melandai secara signifikan. Dicky pun menyoroti turunnya jumlah pemeriksaan dengan metode Whole Genome Sequencing (WGS) untuk mendeteksi potensi masuknya varian dari mutasi virus SARS-CoV-2 di Indonesia.

Dicky menyebut, pemerintah seharusnya malah memperkuat dan terus menambah jumlah sequence warga yag diperiksa guna mengantisipasi ancaman varian AY.4.2 atau yang dikenal Delta Plus yang saat ini sudah teridentifikasi di negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura.

Kementerian Kesehatan sebelumnya merilis, Indonesia secara total melakukan pemeriksaan WGS terhadap total 8.578 spesimen per 13 November. Namun, jumlah pemeriksaan WGS itu hanya bertambah sebanyak 725 spesimen yang diperiksa dari 16 Oktober lalu yang berjumlah 7.853 spesimen.

Dapat dikatakan, dalam kurang lebih waktu sebulan pemerintah hanya melakukan 725 tes. Padahal pada periode sebelumnya, pemerintah bisa memeriksa 880 spesimen pada kurun waktu 2-16 Oktober atau sekitar dua pekan saja.

“Yang masih perlu diingat, kita sebetulnya itu tidak memiliki peta yang cukup untuk menilai situasi pandemi dalam negeri. Karena ya testing-nya kita trennya juga menurun, apalagi pemeriksaan strain virus WGS itu ya,” kata dia.

Dicky meminta agar pemerintah terus mengakselerasi capaian testing dan tracing meskipun kasus terus menurun. Menurutnya, upaya surveilans itu lambat laun akan membantu menguak kasus-kasus covid-19 yang menjadi fenomena gunung es di Indonesia.

Dicky lantas meminta pemerintah fokus menyasar sejumlah kategori yang ‘wajib’ diambil sampelnya untuk kemudian dilakukan pemeriksaan WGS. Pertama adalah mereka yang sudah menerima vaksin covid-19 lengkap namun masih terpapar covid-19.

Kedua, kasus-kasus klaster level komunitas yang perlu dicari tahu penyebabnya. Ia menyebut, dalam kondisi seperti itu, pemerintah cukup mengambil sampel acak seperti pada kasus klaster di sekolah dan lain-lain.

“Nah, WGS dilakukan pada setiap hasil positif tes PCR di pintu masuk negara, terutama kedatangan dari negara yang masuk daftar merah atau juga WNA maupun WNI yang memiliki gejala klinis covid-19. Itu menurut saya dalam konteks saat ini sangat perlu dilakukan,” ujar Dicky.

(khr/ain)

LGMI News


Sepeda motor custom yang dipakai Presiden Jokowi saat menjajal Sirkuit Internasional Mandalika tak masuk dalam LHKPN meski diakui milik pribadi.

Jokowi: Negara Lain Alami Gelombang Keempat, Hati-Hati

Jakarta, LGMI News —

Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak berhati-hati menyikapi penurunan jumlah kasus Covid-19. Dia mengingatkan sejumlah negara mengalami lonjakan kasus Covid-19 hingga empat gelombang.

Jokowi mengatakan kondisi saat ini patut disyukuri karena penambahan kasus Covid-19 rendah. Namun, ia tak ingin lonjakan kasus Covid-19 di Amerika Serikat, Inggris, dan negara lain terjadi di Indonesia.

“Saya kira negara-negara lain mengalami gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, masih tambah lagi gelombang keempat. Inilah sekali lagi yang harus kita hati-hati, penuh kehati-hatian,” kata Jokowi dalam Kompas100 CEO Forum yang diselenggarakan secara daring, Kamis (18/11).

Jokowi meminta para menteri dan kepala daerah tidak tergesa-gesa membuka aktivitas masyarakat. Ia berkata pembatasan bisa dibuka secara bertahap guna menghindari kenaikan kasus.

Mantan Wali Kota Solo itu meminta tingkat tes dan telusur dijadikan patokan saat hendak membuka aktivitas masyarakat. Selain itu, ia meminta pemda memperhatikan kondisi keterisian rumah sakit.

Di saat yang sama, Jokowi meminta seluruh bawahannya menggencarkan vaksinasi Covid-19. Menurutnya, berbagai upaya itu perlu dilakukan agar peningkatan kasus Covid-19 tidak terjadi kembali.

“Ini juga menjadi kunci, vaksinasi. Kecepatan vaksinasi kita, percepatan vaksinasi kita. Dan kita ini sekarang antar provinsi, antar kabupaten/kota berlomba-lomba untuk menunjukkan saya level 1,” ucap Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah mengungkap sejumlah kekhawatiran terhadap lonjakan kasus Covid-19, terutama menjelang pergantian tahun. Bahkan, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan khusus Natal dan tahun baru.

“Selama libur Nataru, seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM Level 3,” ungkap Menko PMK Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis, Rabu (7/11).

(dhf/ain)

LGMI News


Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/11) siang.

Jokowi Resmi Lantik Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima TNI

Jakarta, LGMI News —

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/11) siang.

“Saudara Jenderal TNI Andika Perkasa…apakah bersedia saya ambil sumpah berdasarkan agama Islam,” ujar Jokowi mempertanyakan kesiapan Andika dilantik jadi Panglima TNI sebelum membacakan sumpah jabatan.

“Bersedia,” jawab Andika.

Andika dilantik berdasarkan Keputusan Presiden nomor 106/TNI Tahun 2021

Andika mengisi posisi Panglima yang ditinggalkan Marsekal Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun per November 2021.

Tokoh agama meletakkan Al Quran di atas kepala Andika selama pengambilan sumpah jabatan tersebut.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Jokowi mendiktekan sumpah jabatan yang harus diulang Andika.

“Saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” sambungnya.

Dengan aturan yang tertuang di Undang-Undang TNI saat ini, Andika hanya punya masa jabatan sekitar 13 bulan. Ia akan memasuki masa pensiun saat berusia 58 tahun pada November 2022.

Sementara itu, posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) kosong usai ditinggalkan Andika. Jokowi menunjuk Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Dudung Abdurachman untuk naik pangkat guna mengisi jabatan KSAD tersebut. Seperti juga Andika, Jokowi melantik Dudung sebagai KSAD hari ini juga di Istana Negara.

Dudung pun naik pangkat menjadi jenderal bintang empat.

(dhf/kid)

LGMI News