Mensesneg Pratikno meminta 57 eks pegawai KPK berkoordinasi dengan Polri soal banding administrasi kepada Presiden Jokowi

Banding Administratif, Istana Minta Koordinasi Eks Pegawai KPK-Polri

Jakarta, LGMI News —

Menteri Sekretaris Negara Pratikno merespons permohonan banding administratif yang diajukan 57 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Jokowi.

Dalam salinan surat yang didapati CNNIndonesia.com dari salah satu eks pegawai KPK, Pratikno meminta seluruh mantan pegawai KPK untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Hal tersebut disampaikannya merespons pengajuan banding administratif kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan (SK) pimpinan KPK perihal pemberhentian dengan hormat pegawai yang dinyatakan tidak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Bersama ini kami sampaikan bahwa terhadap permohonan yang dimaksud kiranya saudara dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara guna penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Pratikno dalam surat tertanggal 9 November tersebut.

Sebelumnya, puluhan mantan pegawai KPK mengajukan banding administratif ke Presiden Joko Widodo.

Mereka meminta Jokowi membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan (SK) pimpinan KPK perihal pemberhentian dengan hormat pegawai yang dinyatakan tidak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Banding administratif disampaikan kepada Presiden RI,” ujar mantan pegawai KPK, Hotman Tambunan, Kamis (21/10).

Landasan banding administratif diajukan karena pimpinan KPK menolak keberatan yang telah disampaikan sebelumnya. Sementara presiden sebagai atasan pimpinan KPK mempunyai kewenangan untuk menganulir keputusan perihal pemberhentian dengan hormat tersebut.

Selain itu, mereka juga meminta Jokowi untuk memulihkan kembali hak dan nama baik 57 pegawai KPK yang dikategorikan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN.

(tfq/arh)

LGMI News


Presiden Jokowi menjalani karantina tiga hari di Istana Kepresidenan Bogor usai lawatan ke Eropa dan Timur Tengah.

Tiba dari Luar Negeri, Jokowi Karantina Mandiri 3 Hari di Istana Bogor

Jakarta, LGMI News —

Usai tiba di Indonesia pasca-rangkaian kunjungan kerja ke luar negeri, Presiden Joko Widodo langsung menjalani karantina di Istana Kepresidenan Bogor.

Ia tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (5/11) pukul 08.30 WIB. Tak ada penyambutan khusus dalam kedatangannya kali ini.

“Bapak Presiden meminta kepada kami agar tidak perlu ada penjemputan karena setibanya di Tanah Air, Bapak Presiden akan langsung melaksanakan karantina mandiri di Istana Kepresidenan Bogor dengan perangkat melekat,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono lewat keterangan tertulis, Jumat (5/11).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito mengatakan Jokowi akan mengikuti aturan karantina sesuai Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2021. Jokowi akan melakukan tes PCR setibanya di Istana Bogor.

Selain itu, Jokowi wajib mengenakan masker selama karantina. Kepala Negara juga dilarang dilarang melakukan pertemuan tatap muka.

“Kita ketahui bahwa Bapak Presiden sudah menerima vaksin dosis lengkap sehingga karantina yang dijalankan selama 3×24 jam,” ucap Ganip.

Ganip menjelaskan Jokowi akan kembali menjalani tes PCR usai masa karantina. Jika tes PCR menunjukkan hasil negatif Covid-19, maka Jokowi diperbolehkan beraktivitas seperti biasa.

Sebelumnya, Jokowi melakukan lawatan ke tiga negara sejak Jumat (29/10). Jokowi menghadiri KTT G20 di Roma, Italia pada 30-31 Oktober. Ia menerima Presidensi KTT G20 pada kesempatan itu.

Perjalanan Jokowi dilanjutkan ke Glasgow, Skotlandia, 1-2 November. Ia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi COP26 yang membahas komitmen perubahan iklim sejumlah negara.

Lawatan Jokowi diakhiri dengan kunjungan ke Uni Emirate Arab. Ia mampir ke Abu Dhabi dan Dubai untuk bertemu pemerintahan UEA dan sejumlah investor.

(dhf/arh)

LGMI News


Istana tak masalah jika kelak Jenderal Andika Perkasa hanya akan menjabat Panglima TNI setahun lantaran usia pensiun, seraya menyinggung jatah TNI AL.

Andika Cuma Setahun Jika Jabat Panglima TNI, Istana Akui Tak Masalah

Jakarta, LGMI News —

Jenderal TNI Andika Perkasa hanya akan menjabat satu tahun sebagai Panglima TNI jika pencalonannya disetujui oleh DPR. Pihak Istana pun tak masalah dengan hal tersebut sambil menyinggung jatah TNI Angkatan Laut.

Berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, usia pensiun perwira TNI paling lama 58 tahun.

Sementara, usia Andika saat ini sudah hampir 57 tahun. Ia akan genap berumur 58 tahun pada 21 Desember 2022. Dengan demikian, Andika hanya akan menjabat Panglima TNI selama 408 hari atau sekitar 1 tahun 1 bulan 13 hari.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) mengatakan masa tugas Jenderal Andika Perkasa yang tersisa satu tahun bukan masalah untuk menjabat Panglima TNI.

“Ya enggak apa-apa, kan tetap saja, syarat Panglima TNI itu kan harus kepala staf. Kepala stafnya kan sekarang ini kan TNI AU (Angkatan Udara) sudah panglima, jadi pilihannya AD dan AL (Angkatan Laut), Pak Presiden sudah memilih AD,” kata Pratikno kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (3/11).

Ia juga menyebut Panglima TNI pengganti Andika bisa saja menjadi jatah TNI AL.

“Ya kan bisa nanti pada periode berikutnya,” tutut Pratikno, saat disinggung rumor pencalonan KSAL Yudo Margono yang sebelumnya digadang-gadang menjadi pengganti Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Pratikno menambahkan, Jokowi memutuskan menunjuk Andika sebagai calon Panglima TNI pengganti Hadi sebelum berangkat mengikuti KTT PBB terkait perubahan iklim (COP26) di Glasgow, Skotlandia.

“[Keputusannya] sebelum berangkat ke luar negeri,” ujarnya.

Presiden Jokowi menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Jokowi menyurati DPR untuk meminta persetujuan atas usulan tersebut.

Ketua DPR Puan Maharani telah menerima surat presiden soal kandidat panglima TNI. Puan berkata Komisi I akan mengadakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Andika sebelum menjawab surat Jokowi.

“Tentu saja persetujuan DPR RI terhadap calon panglima TNI yang diusulkan presiden disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 hari tidak termasuk masa reses dan terhitung sejak permohonan,” ucap Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/11).

LGMI News

(dhf/mts/arh)